Perencaaan harus secara inklusif menyertakan nilai-nilai kemanusiaan, mengeksplorasi pendekatan keruangan berskala jangkauan manusia (human-scale development) yang berangkat dari teori dasar ekistic, pendekatan yang berpusat kepada manusia (people-centered development) yang berangkat dari teori dasar life-world, dan untuk peradaban manusia (civilization) berangkat dari teori life-being.  Humanity juga tidak dapat dilepaskan dari budaya dimana manusia tersebut lahir, tumbuh, dan berkehidupan sampai pada bagian tertentu menjadi actor yang menentukan arah budaya tersebut. Percampuran budaya tidak dapat terlelakan dengan semakin mengglobalnya dunia dan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Humanity juga bicara hak-hak asasi manusia terhadap ruang, termasuk hak masyarakat adat. Dengan ketradisionalan sistem nilai mereka, bukan berarti mereka tidak mendapatkan tempat yang paling strategis dalam pola pembangunan kemasyarakatan. Perencanaan tidak dapat dilakukan pada proses tertutup (studio) dan di lahan yang kosong nilai (nir-value). Perencanaan harus dapat memanfaatkan keunggulan budaya tersebut untuk dapat menciptakan ruang yang lebih berbudaya dan memanusiakan warganya. Model perencanaan harus dapat berlangsung pada sistem dan konteks budaya setempat tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan dunia luar. Perencanaan harus bisa menjadi alat komunikasi dan menterjemahkan Bahasa teknis pembangunan kepada Bahasa sehari-hari masyarkaat, agar masyarakat merasa memiliki produk perencanaan tersebut, dan terlibat aktif dalam proses perencanaannya. Itulah hakikat perencanaan yang mengutamakan nilai kemanusiaan didalamnya.