Adanya isu pembangunan wilayah yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, lemahnya konektivitas terhadap penguatan daya saing, dan minimnya layanan infrastruktur dasar telah menghambat keterpaduan pembangunan di daerah baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Secara teoritis, pewilayahan (pembentukan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan (distance), kesamaan (similarity), atau hubungan fungsional (functionality) antara elemen wilayah yang satu dengan bagian yang lainnya. Dasar perwilayahan dalam pengembangan wilayah dapat berupa batasan administratif, kesamaan kondisi fisik, lingkup pengaruh ekonomi, maupun kebutuhan perencanaan.
Keterpaduan, kerjasama, dan sinergitas antarwilayah diperlukan dalam pembangunan wilayah dengan tujuan mengembangkan wilayah yang lebih prospektif, sejahtera, lestari, dan berkelanjutan.
STUDI KASUS: Pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang
Rasionale
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang yang merupakan WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang juga disebut sebagai WPS yang paling tertinggal. Hal ini dikarenakan tidak adanya linkage antar WPS dan lemahnya keterhubungan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Pada WPS Yogyakarta-Prigi-BlitarMalang dapat dikatakan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya belum memiliki keterhubungan pelayanan infrastruktur yang seharusnya dapat saling terkoneksi satu sama lain. Disparitas sangat terlihat di WPS di Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang ini. Beberapa kawasan mengalami pertumbuhan wilayah yang sangat lambat dibandingkan dengan beberapa kawasan lainnya. Selain itu setelah ditinjau terkait potensi pengembangan wilayah di masing-masing kawasan, diketahui bahwa masing-masing kawasan memiliki potensi pengembangan khusus yang mampu mengangkat WPS ini menjadi salah satu WPS yang mampu bertahan terhadap daya saing di sektor pariwisata dan perekonomian lokal.
WPS ini nantinya perlu mengintegrasikan kawasan pengembangan pelabuhan, kawasan strategis pariwisata nasional, pengembangan kawasan industri, pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan serta keterpaduan terhadap kota-kota. Oleh karena itu perlu konsep pengembangan WPS yang memadukan potensi wilayah dan menciptakan value creation serta skenario pembangunan, agar kemudian tidak ada disparitas wilayah antara sisi barat-tengah-timur di WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang.
Isu Awal
Beberapa isu dan permasalahan dari WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang ini yaitu tingginya disparitas dan rasio gini, rendahnya income daerah (pendapatan perkapita), dan sangat rendahnya keterkaitan antardaerah. Rata-rata indeks ratio gini Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 0,413. Jika dibandingkan dengan nilai indeks ratio gini provinsi yang ada di WPS Yogya-Prigi-Blitar-Malang, satu provinsi berada di atas nilai gini nasional dengan nilai 0,44 yaitu Prov. DIY, yang mana nilai tersebut masih menunjukkan disparitas wilayah. Rata-rata keseluruhan pendapatan perkapita di kawasan WPS Jogja-Prigi-Blitar-Malang adalah Rp. 18.019.000/jiwa pertahun. Angka tersebut masih jauh dari angka pendapatan perkapita nasional.
