Planners Lampung BEGAWI “Mekanisme Berbagi Data: Satu Data Metropolitan untuk Membangun Kota Layak Huni”

Forum Satu Data Metropolitan diperlukan karena Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU 25/2004 Pasal 31). Transformasi digital menyebabkan perkembangan data sangat pesat. Data menjadi barang penting dalam era ekonomi digital dan perencanaan pembangunan ke depan sehingga kolaborasi pengelolaan data jadi perlu dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan efisiensi pengadaan data

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yang diantaranya membahas mengenai:

• Forum Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala bappeda (pasal 23 ayat 5)
• Forum SDI di tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah (pasal 23 ayat 7)
• Sekretariat SDI di tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan bappeda (pasal 24)

Tantangan yang akan dihadapi dalam Satu Data Metropolitan adalah sebagai berikut:

1. Skala, jenis, dan format data yang berbeda.
2. Tingkat kepercayaan dari analisis kualitatif untuk pengembangan skenario (misalnya asumsi dan penilaian ahli).
3. Metode proyeksi yang terlalu sederhana karena keterbatasan data yang harus disinkronkan.
4. Kerangka kerja sama dalam pengelolaan data bersama.
5. Perhitungan biaya pembagian risiko tergantung pada pengolahan data kepemilikan risiko dan distribusi risiko.

Terdapat 7 tahapan yang perlu dilakukan dalam mekanisme berbagi data, yaitu:

1. Penjaringan komitmen
2. Pengkajian dan inventarisasi data
3. Prioritisasi data dan penyusunan rencana pengumpulan data
4. Pengumpulan dan verifikasi data
5. Integrasi dan publikasi data
6. Pembaruan data
7. Pelibatan pemangku kepentingan