Perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur permukaan, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan lain-lain memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai sektor penunjang kehidupan manusia. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim memicu berbagai ancaman bencana, khususnya yang terkait dengan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang, pasang hingga ancaman kerusakan pada ekosistem alami lingkungan. Dalam Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2009-2029, terdapat sembilan sektor prioritas terkait dampak perubahan iklim yang perlu diarusutamakan dalam rencana pembangunan, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, dan limbah untuk mitigasi perubahan iklim, sedangkan untuk adaptasi perubahan iklim adalah pertanian, sumber daya air, pesisir dan kelautan, dan kesehatan.
Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di daerah tropis yang sangat rentan terhadap ancaman dan dampak perubahan iklim. Nilai jasa ekosistem juga perlu dibuka untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan harus mendukung mitigasi iklim. Selain itu perubahan global atau urbanisasi yang cepat (tekanan ekonomi) adalah pemicu utama nilai keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim, jika tidak dikelola dengan baik. Mengantisipasi hal ini perencanaan wilayah dan kota di Indonesia sudah semestinya untuk menerapkan pendekataan perencanaan yang berbasis adaptasi perubahan iklim.
Bio Climate Urban Resilience (BCUR) adalah konsep integrasi yang menggunakan nilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem sebagai bagian dari sistem perkotaan dalam penerapan ketahanan iklim untuk pembangunan. Sinergi antara ketahanan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan urbanisasi melalui ketahanan perkotaan Bio-iklim (BCUR) adalah salah satu alat kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
STUDI KASUS 1 : KAJIAN PERKIRAAN KERUGIAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Rasionale
Sebagai negara yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, perkiraan proyeksi parameter iklim di Indonesia perlu dibagi menjadi proyeksi iklim atmosferik dan iklim laut. Iklim atmosferik dipengaruhi oleh tiga parameter iklim seperti temperatur, curah hujan, dan angin sehingga skenario ataupun proyeksi yang perlu diantisipasi adalah kenaikan temperatur, perubahan curah hujan, dan perubahan kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Sedangkan, iklim laut ditandai dengan proyeksi kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka laut, salinitas permukaan laut, tinggi gelombang, dan kejadian suhu permukaan laut ekstrim. Kedua proyeksi iklim tersebut sangat penting untuk diketahui agar dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi iklim ke depan sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih antisipatif, tidak sekedar reaktif.
Dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu indikator ketahanan iklim yang dapat diacu sebagai dasar penyusunan rencana dan program pembangunan. Studi ini bertujuan untuk menghasilkan nilai perkiraan kerugian dan target penurunan potensi kerugian untuk lima tahun ke depan akibat dampak perubahan iklim terhadap 4 (empat) sektor prioritas adaptasi, yaitu pertanian, sumber daya air, kelautan dan pesisir, serta kesehatan. Kajian ini merupakan bentuk kerjasama dengan Kementerian Bappenas/PPN pada tahun 2019.
Isu Awal
Kajian sebelumnya telah memukan ancaman yang terjadi hasil proyesi iklim namun belum diketahui berapa besar dampak ekonominya untuk keempat sektor adaptasi, yaitu pertanian, sumber daya air, pesisir dan kelautan, serta kesehatan. Dampak kejadian tesebut bisa menghasilkan kerugian ekonomi yang dapat terukur dan kerugian tidak terukur. Kerugian ekonomi yang terjadi pun berantai dan saling terkait antara satu sama lain.
Implikasi Planning
Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa kerugian ekonomi dampak perubahan iklim seluruh sektor adalah 96,5 trilyun rupiah di tahun 2020 dan 109,1 trilyun rupiah pada tahun 2024 atau peningkatan kerugian sebesar 11,56 % selama lima tahun.
- Nilai kerugian sektor pertanian adalah sebesar 11,1 trilyun rupiah pada tahun 2020 dan 19,9 trilyun rupiah pada tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai kerugian paling besar.
- Pada sektor sumber daya air kerugian untuk penggunaan pertanian (padi) sebesar 3,05 trilyun (pada 2024), sedangkan permukiman sebesar 1,9 trilyun dan industri sebesar 2,3 trilyun dengan Provinsi Papua sebagai provinsi dengan nilai kerugian paling besar.
- Pada sektor pesisir dan kelautan, nilai kerugian pada tahun 2024 sebesar 81,7 Trilyun. Pada sektor pesisir, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kerugian paling besar, sedangkan untuk sektor kelautan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan kerugian paling besar.
- Pada sektor kesehatan, kerugian sekitar 141 Milyar Rupiah, atau meningkat hanya 0,14% selama lima tahun. Pada sektor kesehatan provinsi yang memiliki nilai kerugian ekonomi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur (data masih tergabung dengan Kalimantan Utara), DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau, berturut-turut sebesar 67,5 Milyar, 22,2 Milyar, dan 18,4 Milyar Rupiah.
Hasil studi ini menjadi sebuah gambaran informasi dampak perubahan iklim dan menghasilkan indikator kerugian yang harus diantisipasi dalam rencana pembangunan untuk periode 2020-2024.
STUDI KASUS 2: INCORPORATING BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE TO THE METROPOLITAN BIMINDO
Rasionale
Karbon biru (blue carbon) adalah karbon yang ditangkap oleh ekosistem laut dan pesisir melalui hutan bakau (mangrove), rumput laut/lamun, dan rawa garam (salt marsh). Sebagai negara kepulauan yang memiliki salah satu garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki segitiga terumbu karang yang mencakup 52% ekosistem terumbu karang dunia dan
3,15 juta hektar ekosistem hutan bakau (23% hutan bakau dunia) serta 3,30 juta hektar padang lamun terbesar di dunia (Giri et al, 2011). Potensi karbon biru (blue carbon) tersebut akan menghadapi tekanan urbanisasi pada kota-kota di Indonesia.
Salah satu kawasan yang memiliki peran sangat strategis dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota yang rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim (climate-based resilient) adalah Kawasan Metropolitan Bimido. Kawasan Metropolitan Bimido merupakan kawasan aglomerasi yang mencakup Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Tomohon, dan Kabupaten Minahasa.
Kajian ini dilakukan untuk dapat memasukkan kerangka kota karbon biru yang memungkinkan penggunaan terpadu keanekaragaman hayati pesisir dan laut untuk adaptasi dan mitigasi perkotaan di wilayah metorpolitan Bimido. Kajian ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Germany), dan Kementerian Bappenas/PPN pada tahun 2018.
Isu Awal
Kawasan Metropolitan ini memiliki nilai ekologi yang tinggi dengan dua taman wisata alam dan dua taman bawah laut. Pada saat yang bersamaan, ekonomi kawasan ini juga didorong oleh industri maritim global, aglomerasi perkotaan, dan dua zona ekonomi khusus (KEK). Kawasan ini mempunyai tantangan utama adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali akibat urbanisasi yang cepat (1,7 juta jiwa) dan akan meningkatkan risiko degradasi atau pengurangan ekosistem, emisi karbon, dan populasi yang rentan. Ekosistem pesisir Bimindo dapat menyerap 4,29 juta ton CO2 (Sondakh, Calvyn F.A, 2015), namun inisiatif sejauh ini masih fokus pada energi terbarukan melalui kota model rendah karbon (LCMT) dan rencana pembentukan energi provinsi. Pemerintah Provinsi Sulut sudah mulai menegaskan visi pembangunan ramah lingkungan yang dibuktikan dengan pengurangan izin pertambangan.
Hal yang menjadi penting pada perencanaan pada Metropolitan Bimido kemudian adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup?
Diperlukan penelitian untuk memperkenalkan konsep kota karbon biru yang berintegrasi dengan biodiversitas mitigasi perubahan iklim-energi dan pengendalian land use conversion terkait Land use, land-use change, and forestry (LULUCF) merupakan kebutuhan utama bagi pengembangan Metropolitan Bimindo.
Implikasi Planning
- Pariwisata, industri perikanan, dan logistik maritim menjadi penggerak ekonomi utama Metropolitan Bimindo
- Pembangunan infrastruktur yang masif membutuhkan teknologi hijau dan energi transformasi untuk mengurangi emisi karbon
- Rencana tata ruang rinci yang mengintegrasikan tiga kota dan dua kabupaten dalam Bimindo diperlukan untuk mensinergikan berbagai pusat pertumbuhan, termasuk zona ekonomi khusus
- Lahan yang terbatas karena lanskap fisik dan keanekaragaman hayati membutuhkan model kota yang kompak untuk meminimalkan tekanan terhadap lingkungan
- Persampahan merupakan masalah yang mendesak karena pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sampah
- Selat Lembeh dan kawasan pesisir yang masih memiliki mangrove yang lebat perlu dikelola dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan industri dan transportasi laut
Konsep
Interlinked Biodiversity And Climate Change Problems And Infrastructure dan Integrated Approach through Bio-climate Urban Resilience.
